Friday, 16 September 2016

Filled Under: ,

Daftar Kerentanan Sosial-Politik Buruh di Indonesia

Daftar Kerentanan Sosial-Politik Buruh di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Provokasi demonstrasi menuntut kesejahteraan

Buruh di Indonesia masihlah mudah terprovokasi mengikuti demonstrasi menuntut kesejahteraan. Isu kesejahteraan buruh memang sangat provokatif, mayoritas buruh pastilah bersedia turun ke jalan berkoar-koar dan membawa spanduk meminta kenaikan upah atau yang sedang santer adalah menuntut penghapusan sistem outsourching. Padahal demonstrasi model seperti ini hanya seperti sengatan listrik yang tidak mematikan atau sulit untuk mengubah keadaan.






Memang dalam sistem politik, tuntutan-tuntutan rakyat akan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Namun masalahnya, buruh di Indonesia tampaknya masih kurang cerdas dalam mengorganisir gerakan. Tuntutan-tuntutan mereka hanya disampaikan di jalanan, entah siapa yang mendengarkan, barangkali media massa lah yang justru mendengarkan mereka. Padahal aktor yang seharusnya diajak untuk berdiskusi atau berdebat tentang kesejahteraan adalah pemerintah dan bos perusahaan tempat mereka berada, bukannya wartawan media massa.

Saya di sini bukan sedang mencemooh buruh atau malah menutup mata dari kebaikan media massa yang menyorot dan mewadahi aspirasi. Hanya sedang heran, mengapa gerakan demonstrasi buruh hanya muncul dan berakhir di jalanan, untuk kemudian diabadikan melalui gambar dan tulisan oleh para wartawan media massa?

Mengapa tidak diadakan negosiasi dan komunikasi politik antar-aktor di ruang-ruang legal-formal yang akan menghasilkan suatu keputusan publik yang adil dan memenuhi tuntutan. Jika sudah begini, asumsi utama yang muncul adalah tidak adanya ruang atau wadah pertemuan demikian.
 



Kemudian, akan muncul pertanyaan rumusan masalah lagi: apa yang dilakukan para wakil rakyat, legislator kita di gedung DPR?  Mereka tentunya justru memiliki akses atau kesempatan untuk bernegosiasi dengan pemerintah sekaligus para pengusaha, bos-bos perusahaan.

Memang biasanya dalam demonstrasi ada pertemuan wakil-wakil ketiga aktor (buruh-pemerintah-pengusaha), namun niscaya pertemuan seperti ini tidak akan efektif.

2. Anarkisme

Kerentanan selanjutnya adalah anarkisme dan ketidaktahuan tentang apa saja indikator kesejahteraan. Demonstrasi buruh tidak sedikit yang berakhir ricuh, menyebabkan korban luka-luka, korban kehilangan nyawa, serta kerusakan sarana-prasarana umum.

3. Ketidaktahuan Indikator Kesejahteraan

Gerakan massa buruh yang terlalu meledak-ledak, penuh simbol-simbol penuntutan, ternyata tidak dipahami secara esensial, bahkan bisa dikatakan non-sense karena  kesejahteraan dipahami secara sempit: hanya seputar kenaikan upah agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mengapa ketidaktahuan indikator kesejahteraan ini menjadi penting, menjadi suatu masalah? Karena dalam perumusan suatu kebijakan publik, yang disebut kesejahteraan itu harus jelas indikator-indikatornya, misalnya: upah disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok di daerah buruh tersebut bekerja. Upah buruh di Kabupaten Banyumas jelaslah sangat murah dibandingkan Upah buruh dikabupaten Kutai Timur yang bisa mencapai 2-3 kali lipatnya. Sebab, biaya hidup di sana memang mahal karena harga-harga kebutuhan pokok mencapat 2 bahkan 4 kali lipatnya.

Jadi dalam penuntutan kesejahteraan buruh, sebaiknya buruh (secara individual) harus dibekali pengetahuan tentang upah, bagaimana menentukannya. Dan pengetahuan tentang apa itu kesejahteraan. Sebab, sebanyak apapun kenaikan upah buruh, tidak akan pernah dirasa cukup bila harga-haga kebutuhan pokok selalu mahal.

0 comments:

Post a Comment