Thursday, 22 September 2016

Filled Under: ,

Model Industrialis Pancasila dalam Pengelolaan Buruh di Indonesia

Model industrialis Pancasila ini menempatkan buruh atau tenaga kerja dengan pengusaha adalah sebagai mitra kerja yang saling menghormati dan menghargai dan menempatkan pemerintah sebagai penjaga keharmonisan hubungan keduanya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermuara keadilan.

Dalam perjalanan model industrialis pancasila ini mengalami berbagai fase dimulai dari fase yang dinamakan kolonialisasi, nasionalisasi, konglomerasi, dan yang sekarang ini tekhnokrasi.





Fase kolonialisasi ini adalah fase dimana Indonesia masih dijajah oleh Belanda, namun dalam fase ini ada konsep yang masih sekarang digunakan yaitu negara mempunyai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) konsep ini adalah diadopsi dari zaman kolonialisasi. Fase nasionalisasi fase ini terjadi para era orde lama dimana komando atau penggerak perekonomian adalah negara bukan pasar atau swasta.

Fase konglomerasi, fase ini terjadi pada era orde baru dimana pada zaman orde baru kebijakan-kebijakan sangat memudahkan para swasta untuk mendirikan usaha, kemudahan untuk meminta pinjamanan, dan juga pajak yang dikenakan sangat kecil, hal inilah yang menyebabkan krisis tahun 98 karena banyaknya utang swasta yang harus ditanggung negara.

Kemudian fase tekhnokrasi, fase ini adalah fase yang terjadi setelah adanya reformasi, dalam fase ini pemerintah menghilangkan unsur-unsur politik disektor ekonomi dan memberi peluang kepada pasar untuk menggerakan perekonomian negara hal ini sering disebut democratic governance.

Democratic governance seperti sekarang ini membawa angin segar pada perekonomian negara terlebih lagi dengan adanya desenralisasi akan semakin semakin mengurangi beban negara dalam mengatasi perekonomian negara akan tetapi sebagian beban tersebut dilimpahkan oleh negara kepada daerah-daerah agar bisa menata dan memanage kehidupan rumah tangganya sendiri. Seperti dengan kebebasan daerah untuk bekerjasama dengan investor-investor asing dalam rangka membangkitkan perekonomian daerah dan juga dalam mengatur ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Daerah sekarang berhak membuat peraturan-peraturan yang sesuai kearifan lokalnya sendiri, seperti yang terjadi di Banyumas dalam rangka menjalankan undang-undang ketenagakerjaan dan perlindunganya, Banyumas membuat Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas.

Dalam perda ini Banyumas membuat agar TKI Banyumas mendapat perlindungan yang optimal Pemda, perlidungan yang dimaksud adalah segala upaya ntuk melindungi kepentingan calon TKI Banyumas dalam mewujudkan terjaminya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

0 comments:

Post a Comment